Keterwakilan Politik Perempuan
Eep Saefulloh Fatah

Sebuah kecemasan merebak hari-hari ini. Pemantiknya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah penentuan pengisian kursi legislatif Pemilu 2009 dari berdasar nomor urut calon anggota legislatif menjadi berdasar suara terbanyak.

Banyak kalangan pembela hak-hak politik perempuan pun cemas. Ketika nomor urut tak lagi ditimbang dan suara terbanyak jadi penentu, kempislah peluang para politikus perempuan untuk merebut kursi legislatif.

Bagaimanakah perkara ini selayaknya kita dudukkan?

Sejak awal reformasi, pembicaraan tentang keterwakilan politik perempuan makin bergeser dari isu akademik dan gerakan sosial menjadi agenda kerja politik. Beberapa jumput berita baik pun kita tuai: adanya ketentuan kuota perempuan di lembaga legislatif dan menguatnya desakan terhadap partai untuk memberi peluang khusus bagi politisi perempuan. Cikal-bakal bagi aksi-aksi afirmatif (affirmative actions) untuk kepentingan perempuan pun mulai memperlihatkan wujudnya.

Saya mendukung sepenuhnya gagasan dan aksi itu. Sebagaimana Irish Young, seorang pemikir politik pembela keadilan gender, saya percaya bahwa kita harus menghindari jebakan konsep ”universalitas warga negara”.

Konsep ini mengabaikan perlunya pertimbangan partikularitas dalam rekayasa demokrasi. Konsep itu abai pada fakta bahwa dalam setiap demokrasi, apalagi demokrasi baru, warga negara yang berbeda (orang miskin dan orang kaya, perempuan dan laki-laki, minoritas dan mayoritas, kaum terpinggir dan pengendali) memiliki kesiapan berbeda untuk terlibat dalam kontestasi dan memperjuangkan hak-hak mereka. Karena partikularitas itu, mereka berdiri di garis start berbeda ketika pistol tanda kompetisi demokratis diletuskan. Konsep itu buta pada fakta diskriminasi dan kesenjangan.

Kalangan feminis (baik yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki) pun menentangnya. Mereka menawarkan konsep ”partikularitas warga negara”. Konsep ini percaya bahwa demokrasi tak pernah tumbuh dalam ruang hampa sosial, ekonomi, dan politik. Ketika demokrasi bekerja, sejumlah warga negara bisa saja semakin tertinggal dan terpuruk menjadi korban berlapis-lapis.

Celakalah demokrasi yang abai pada fakta itu. Demokrasi yang tak sensitif pada isu kemiskinan, sekadar misal, tak akan mengagendakan aksi afirmatif bagi kaum miskin. Maka, bisa terbangun gejala –yang disebut Haji Rhoma Irama sebagai– ”yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin” atau yang dinamai Joseph Stiglitz sebagai fenomena ”negara semakin kaya sedangkan penduduknya semakin miskin”.

Demokrasi yang tidak sensitif ketidakadilan dan diskriminasi gender bisa sama celakanya. Demokrasi makin maju, perempuan makin terpuruk.

Untuk itulah, aksi-aksi afirmatif diperlukan: kuota politik perempuan di parlemen, rekrutmen pejabat politik dan birokrasi yang sensitif gender, konsultasi khusus untuk kalangan perempuan, akses-akses khusus bagi perempuan terhadap kebijakan publik, dan prioritas anggaran untuk program-program keadilan gender.

Aksi-aksi afirmatif untuk membangun keterwakilan politik perempuan pun bukan sekadar keperluan, melainkan juga keharusan. Tetapi aksi-aksi ini selayaknya tetap diletakkan di atas kaidah-kaidah demokrasi yang asasi.

Pertama, yang diperjuangkan bukanlah sekadar keterwakilan politik perempuan, melainkan juga keterwakilan politik gender. Jenis kelamin adalah ciri biologis, sedangkan identitas gender menunjuk pada kesadaran akan relasi tak adil dan senjang antarjenis kelamin. Percuma saja kita punya banyak legislator perempuan jika dalam praktek legislasinya mereka sama sekali tak sensitif pada soal-soal diskriminasi terhadap perempuan. Karena itu, memperjuangkan kuota politik selayaknya dikerjakan bersamaan dengan menyiapkan politisi perempuan yang sensitif gender.

Kedua, keterwakilan politik perempuan tak boleh mencederai hak-hak pemilih. Semakin demokratis sebuah pemilu, semakin tegas karakter pemilih sebagai penentunya. Maka, keputusan MK menyokong mekanisme suara terbanyak — yang notabene menguatkan karakter pemilih sebagai penentu– selayaknya tak ditindaklanjuti dengan peraturan (dari siapa pun) untuk menganakemaskan kandidat berdasar jenis kelamin atau sebab-sebab lain. Peraturan semacam ini –misalnya dengan mengangkat perempuan yang suara dukungannya tak memadai menjadi legislator– akan mencederai hak-hak pemilih.

Bagi saya, perjalanan perjuangan keadilan gender selama lebih dari satu dasawarsa terakhir membuktikan bahwa politik –bagi siapa saja– adalah kontestasi kesadaran, kekuatan, dan kesempatan. Siapa pun yang peduli pada isu keadilan gender selayaknya paham bahwa aksi afirmatif membuka ”kesempatan” khusus bagi perempuan memang perlu, tapi akan kehilangan maknanya jika tak diimbangi dengan usaha tekun membangun ”kesadaran” dan ”kekuatan politik” kalangan perempuan.

Dengan usaha tekun itulah, akan terjadi transformasi perempuan Indonesia dari sekadar kategori jenis kelamin menjadi kualifikasi gender, dari sekadar besaran statistik menjadi kekuatan politik.

Eep Saefulloh Fatah
Pengajar pada Depertemen Ilmu Politik Universitas Indonesia
[PerspektifGatra Nomor 13 Beredar Kamis, 5 Februari 2009]

2 thoughts on “

  1. Perlu dipahami bahwa kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan kewenangan “baru” yang diperoleh Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pasal 236 huruf c UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini menyatakan penyelesaian sengketa hasil pilkada oleh MA dialihkan kepada MK paling lama 18 bulan sejak UU ini diundangkan. Serah terima pelimpahan kewenangan ini dilaksanakan pada Rabu, 29 Oktober 2008.
    Untuk dapat mengajukan perkara perselisihan hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi, ada tata cara pengajuan permohonan yang harus dipenuhi, serta proses yang perlu dilalui. Dengan demikian, tidak mungkin permohonan yang telah diajukan secara lengkap disertai bukti-bukti yang kuat tidak ditanggapi/ditindaklanjuti Mahkamah Konstitusi.
    Untuk lebih jelasnya, Sdr. dapat membaca PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG
    PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH.
    Bisa kunjungi laman ini: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/download/PMK_PMK_no_15.pdf
    Terimakasih

  2. Pak, boleh nanya sesuatu…? Pada setiap PILKADA selalu ada pasangan yang kalah,bila yang kalah tadi mengajukan banding pada Mahkamah Konstitusi dengan bukti-bukti pelanggaran yang kuat di lapangan, mengapa jarang yang ditanggapi atau ditindaklanjuti dan yang menang tetap dilantik dan tidak menunggu dulu keputusan MK,terima Kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s