PP Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadhan 1430 H, 22 Agustus 2009

Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah Kamis (23/07/2009) melalui Maklumat Nomor : 06/MLM/I.0/E/2009 mengumumkan penetapan tanggal 1 Ramadhan 1430 H berterpatan dengan hari Sabtu Pahing, tanggal 22 Agustus 2009. Menurut keterangan yang menyertai maklumat tersebut, penentuan tersebut sesuai hisab hakiki wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Di dalam maklumat tersebut dinyatakan bahwa ijtimak menjelang Ramadhan 1430 H terjadi pada hari Kamis Kliwon tanggal 20 Agustus 2009 M pukul 17:02:48 WIB. Data astronomis yang menjadi dasar penentuan tersebut adalah tinggi hilal pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta ( f = -07° 48¢ dan l = 110° 21¢ BT ) = -01° 10¢ 20² (hilal belum wujud) dan di seluruh wilayah Indonesia pada saat Matahari terbenam Hilal di bawah ufuk.

Idul Fitri dan Idul Adha 1430 H

Dalam maklumat tersebut, PP Muhammadiyah juga menyertakan Tausiyah Ramadhan yang salah satunya mengingatkan agar bulan Ramadhan ini dijadikan momentum untuk mempertautkan kembali hati yang mungkin selama Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah terjadi perbedaan pendapat dan pilihan sehingga menimbulkan keretakan hati. Selain penetapan 1 Ramadhan, Maklumat tersebut juga memuat penetapan 1 syawwal 1430 H jatuh pada hari Ahad Legi tanggal 20 September 2009 , dan ‘Idul Adha (10 Dzulhijjah 1430 H) jatuh pada hari Jum’at Wage tanggal 27 Nopember 2009 M.

Download File Maklumat

Muhammadiyah Tegaskan Netralitasnya Dalam Pilpres 2009

Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah tetap istiqamah dengan Khittah untuk tidak memiliki hubungan dan tidak terlibat dalam melakukan dukungan politik  dengan kekuatan politik mana pun.

Melalui maklumat bernomor 05/MLM/I.0/O/2009 tersebut, PP Muhammadiyah menghimbau segenap pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta partai politik dan tim sukses yang mendukungnya hendaknya menjadikan Pemilu 2009 sebagai proses demokrasi yang penting dan strategis untuk sebesar-besarnya memenuhi hajat hidup dan kepentingan bangsa.

Kepada penyelenggara pemilu, PP Muhammadiyah meminta agar  pelaksanaan Pilpres tahun ini dipersiapkan dengan  seksama serta tidak mengulangi kesalahan yang mencederai legitimasi proses demokrasi dan memicu keresahan publik.

Maklumat yang ditandangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menegaskan kepada seluruh warga Negara termasuk anggota Persyarikatan Muhammadiyah untuk menggunakan hak politiknya dalam memilih pemimpin nasional.

Download Naskah Maklumat : Maklumat Pilpres 2009

Parpol Jangan Tarik Muhammadiyah

BANDUNG, (PR). Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Prof. Dr. H. Din Syamsuddin memperingatkan partai politik untuk tidak menarik Muhammadiyah ke gelanggang politik praktis. Sebagai ormas keagamaan, sosial, dan ekonomi, Muhammadiyah akan hancur apabila terjun ke politik praktis.

“Jangan coba-coba menarik Muhammadiyah ke politik praktis. Caleg-caleg warga Muhammadiyah di berbagai partai juga tidak boleh membawa nama Muhammadiyah saat kampanye,” kata Din saat bersilaturahmi dengan pengurus Muhammadiyah Jabar dan kabupaten/kota di Aula Masjid Mujahidin Jln. Sancang Kota Bandung, Rabu (18/3).

Muhammadiyah pernah menyalurkan suara kepada Syarikat Islam (SI) dan Masyumi. Pada 1971 Muhammadiyah kembali ke khitah sebagai ormas keagamaan. Dengan kembali ke khitah, PP Muhammadiyah mengeluarkan keputusan No. 160/2009 yang menetapkan tidak boleh ada rangkap jabatan antara Muhammadiyah dan partai. “Upaya ini harus dipahami sebagai jalan menyelamatkan Muhammadiyah dari tarikan kepentingan politik,” ujar Din.

Untuk Pemilu 2009, Din mengimbau warga Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan kritis.

“Arahkan suara kepada kader-kader Muhammadiyah yang dipercaya di mana pun partainya.”

Kader Persis

Sementara itu, Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Islam (Persis) mengimbau jemaah Persis menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Legislatif 9 April. PP Persis mengingatkan agar memilih anggota atau pengurus Persis yang menjadi caleg.

“Tidak memilih memang hak seseorang. Tapi, kalau tindakannya merugikan, perlu dipikirkan masak-masak sebelum golput. Ushul fiqh menyatakan kalau tidak bisa semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya,” kata Ketua Umum PP Persis K.H. Shiddieq Amin, Kamis (19/3).

Keputusan untuk memilih caleg dari kalangan Persis, kata Ustaz Shiddieq, sesuai dengan hasil Rakernas PP Persis di Hotel Antik Soreang, beberapa waktu lalu. “Hal ini untuk menjaga keutuhan organisasi.”

Ustaz Shiddieq mengatakan, pada Pemilu 2009 PP Persis tidak lagi mengarahkan suaranya kepada satu partai. “Tapi, kami mengimbau agar jemaah Persis menyalurkan hak pilihnya kepada kader-kader Persis sehingga keutuhan organisasi bisa terjaga. Kader-kader Persis juga diharapkan membawa aspirasi Persis saat duduk di legislatif,” ucapnya.

Sumber: http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php?mib=beritadetail&id=65329

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II 2009

Muktamar Muhammadiyah Ke-45 di Malang

 
Tebal buku: viii + 597
Penyalin: H. Mh. Djaldan Badawi
Editor: H. Budi Setiawan dan Arief Budiman Ch.
Penerbit: Lembaga Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah

Buku ini merupakan dokumentasi hasil-hasil musyawarah tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah dari masa-masa awal hingga sekarang. Memang, dokumentasi ini belum lengkap. Yang berhasil dikumpulkan dan kemudian disalin oleh H. Mh. Djaldan Badawi adalah dokumentasi keputusan Congres Muhammadiyah XIX (yang memuat juga keputusan-keputusan Congres Muhammadiyah XV-XVIII) sampai Congres Muhammadiyah XXIX (tahun 1940 di Yogyakarta).  Selanjutnya dokumen hasil keputusan Muktamar ke-31 (tahun 1950, di Yogyakarta) sampai Muktamar terakhir, yaitu Muktamar ke-45 (tahun 2005 di Malang).

Diantara Congres XXIX dan Muktamar ke-31 diselenggarakan Congres XXX (tahun 1941, di Purwokerto), Muktamar Darurat (tahun 1944, di Yogyakarta) dan Silaturrahmi se-Jawa (tahun 1946, di Yogyakarta). Namun, sayang, dokumen hasil-hasil permusyawaratan tersebut belum berhasil diketemukan, sehingga tidak dimuat dalam buku ini. Barangkali hal ini dapat dimaklumi, mengingat masa-masa itu adalah tahun-tahun perjuangan merebut kemerdekaan dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan negara kita tercinta ini.

Sepanjang sejarahnya, ada tiga istilah yang digunakan dalam permusyawaratan tertinggi Persyarikatan Muhammadiyah: Rapat Tahunan, Congres dan kemudian Muktamar. Rapat Tahunan terselenggara mulai Rapat Tahunan I (1912) sampai Rapat Tahunan XIV (1925). Seluruh Rapat Tahunan terselenggara di ibu tempat Persyarikatan Muhammadiyah yakni Yogyakarta. Congres Muhammadiyah terselenggara sejak Congres XV (1926, di Surabaya) sampai Congres XXX (1941, di Purwokerto). Muktamar terselenggara mulai Muktamar ke-31 (1950, di Yogyakarta) sampai yang terakhir Muktamar ke-45 (2005, di Malang).

Hasil Muktamar Ke-45 Muhammadiyah di Malang

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II 2009

Bandar Lampung – Usai sudah perhelatan Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009 yang dilaksanakan di Bandar Lampung. Sejumlah agenda Tanwir telah selesai dibahas, termasuk harapan warga Persyarikatan atas berbagai hal, yang tertuang dalam Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah.    

Berikut adalah Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II tahun 2009.

I. Visi dan Karakter Bangsa

  1. Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk membangun karakter bangsa yang berkepribadian kuat berdasarkan nilai keimanan, ketaatan beribadah, akhlak mulia/budi pekerti luhur sebagai landasan untuk menuju Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, maju dan kuat dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika;
  2. Muhammadiyah mendesak pemerintah dan pejabat negara agar menggunakan wewenang dan jabatannya sesuai dengan amanah yang diberikan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat dan meminta pemerintah untuk menindak tegas pejabat negara yang melakukan praktik nepotisme, korupsi, dan manipulasi;
  3. Muhammadiyah menuntut para pengelola negara untuk menjadikan NKRI sebagai Negara-Pelayan (the servant state) yang menjalankan fungsi pemerintahan yang sepenuhnya bertanggungjawab  untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana cita-cita kemerdekaan;
  4. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) dan mengajak segenap elemen bangsa untuk mengoptimalkan konsolidasi demokrasi dengan membangun kultur demokrasi yang berkeadaban, egaliter, menghargai keberagaman, menjunjung tinggi meritokrasi, saling menghormati dan menjunjung tinggi hukum untuk mewujudkan kualitas hidup bangsa;
  5. Muhammadiyah mendesak pemerintah untuk menerapkan paradigma pembangunan berkelanjutan yang bermakna (sustainable development with meaning) dengan prinsip pembangunan  yang  memanfaatkan sumberdaya alam secara eko-demokratis, kebijakan politik ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat, serta menjunjung tinggi  moralitas dan kedaulatan bangsa;
  6. Muhammadiyah mendesak pemerintah (pusat dan daerah) untuk menyelamatkan aset negara serta mengelola kekayaan dan sumberdaya alam dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang, keseimbangan lingkungan hidup, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  7. Mengusulkan kepada Pemerintah RI  agar K.H. Ahmad Dahlan ditetapkan sebagai tokoh Bapak Pendidikan nasional.

II. Politik dan Pemilu 2009

  1. Muhammadiyah mendesak partai politik dan seluruh komponen bangsa untuk tidak menjadikan Pemilu 2009 sebagai ajang perebutan kursi kekuasaan (power struggle) belaka yang menjurus pada pragmatisme dan menghalalkan segala cara. Akan tetapi Pemilu harus dijadikan momentum untuk menghasilkan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden yang bertanggungjawab dalam menjalankan amanat rakyat, mengurus negara/pemerintahan dengan benar, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan dan etika publik, membangun kepercayaan, serta tidak menggunakan  aji mumpung dalam melaksanakan kekuasaan yang dimilikinya;
  2. Muhammadiyah menyerukan kepada segenap komponen bangsa untuk memilih pemimpin nasional pada Pemilu 2009,  yang:
    1. Memiliki visi dan karakter yang kuat sebagai negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan  partai politik, diri sendiri, keluarga, kroni dan lainnya; 
    2. Berani mengambil berbagai keputusan penting dan strategis yang menyangkut hajat hidup rakyat dan kepentingan negara, mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial bangsa secara tegas, serta melakukan penyelamatan aset dan kekayaan negara; 
    3. Mampu menjaga kewibawaan dan kedaulatan nasional dari berbagai ancaman di dalam dan luar negeri, serta mampu mewujudkan good governance termasuk melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu;
    4. Melepaskan jabatan di partai politik apapun dan berkonsentrasi dalam memimpin bangsa dan negara.
  3. Muhammadiyah menyeru dan mengajak segenap warga negara yang memiliki hak pilih untuk menggunakan hak politiknya dalam Pemilu 2009 secara cerdas dan kritis. Penggunaan hak politik tersebut merupakan wujud tanggungjawab berdemokrasi untuk perbaikan dan penyempurnaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
  4. Muhammadiyah mengajak segenap kekuatan politik, elite, dan warga masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk politik uang dan cara-cara yang kotor dalam berpolitik pada Pemilu 2009, sebab tindakan seperti itu selain tidak benar juga dapat merusak tatanan kehidupan politik nasional dan meruntuhkan moral bangsa.

III. Internasional

  1. Muhammadiyah menyeru Dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas kongkrit bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara yang mayoritas beragama Islam;
  2. Muhammadiyah mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia untuk tetap memperkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara Muslim yang tertindas seperti Palestina, Irak, Sudan, dan sebagainya;
  3. Muhammadiyah mendesak Pemerintah untuk membentuk Atase Agama di Kedubes Republik Indonesia di negara-negara yang menjadi tujuan pekerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan pembinaan keagamaan;
  4. Muhammadiyah mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun Tata Dunia baru yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, dan saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.
Bandar Lampung, 8 Maret 2009

Rekomendasi Tanwir Muhammadiyah II 2009

 

Akhirnya Kejagung menyadari Kekeliruannya

Kejagung Anulir Keputusan
Rabu, 25 Februari 2009 , 22:42:00

JAKARTA, (PRLM).- Derasnya kecaman publik terhadap pengangkatan eks Jampidsus Kemas Yahya Rahman dan eks Dirdik M Salim dalam tim satuan khusus supervisi kasus korupsi, membuat Kejagung menganulir keputusannya. Kedua pejabat itu pun akhirnya ditarik dari tim tersebut. 

“Karena semakin kuatnya dorongan-dorongan yang mempermasalahkan kehadiran mereka di Pidsus, Pak Jaksa Agung mengambil keputusan, mulai hari ini saya mengambil alih tugas Pak Kemas dan Pak Salim,” kata Jampidsus Kejagung, Marwan Effendy, dalam jumpa pers di ruang kerjanya, lantai 2 Gedung Bundar, Kejagung, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Rabu (25/2).

“Saya lapor ke Pak Jaksa Agung bagaimana langkah berikutnya. Kalau kita biarkan tidak hanya akan mempengaruhi citra institusi Kejaksaan, tapi kerja mereka juga menjadi tidak optimal, karena terus dibayang-bayangi (kritik publik),” imbuhnya.

Kebetulan pula, menurut Marwan, pada 15 Februari yang lalu, Kemas purna struktural alias pensiun, karena telah berusia 60 tahun.

Dijelaskan Marwan, Surat Keputusan Jaksa Agung mengenai pengangkatan Kemas dan Salim masing-masing sebagai koordinator dan wakil koordinato kelompok satu tim supervisi akan segera direvisi dalam waktu dekat

“Karena saya tidak mungkin turun ke bawah, maka saya tunjuk Sesjampidsus Pak Muzami untuk tidak cuma menjadi koordinator kelompok satu, tapi kelompok dua juga,” pungkas Marwan.

Tim Pemantau Penyidikan Korupsi sendiri telah berdasarkan keputusan Jaksa Agung, Hendarman Supandji Nomor KEP.003/A/JA/01/2009 tentang Pembentukan Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Tuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan, dan Ekonomi (Cukai dan Kepabeanan). SK tersebut dikeluarkan 22 Januari 2009 lalu.

“Kegiatan tim ini telah disosialisasikan ke kejakasaan di seluruh daerah. Kegiatan mereka tidak berbentuk inspeksi ataupun eksaminasi,” ujar Marwan.

Tim tersebut, lanjutnya, akan mengawasi pengusutan tindak pidana korupsi yang ada di ditingkat kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri. “Batasan kasus yang ditangani kejati adalah di bawah Rp 10 miliar dan kejari Rp 2,5 miliar. Ini harus dipantau jangan sampai ada kesalahan,” ungkapnya.

Kemas Yahya dan M.Salim yang dipercaya kembali masuk dalam tim pemantau korupsi daerah tersebut, dicopot dari jabatannya karena diduga terlibat dalam kasus suap Artalyta kepada Jasa urip yang masing-masing telah divonis lima tahun dan 20 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam sidang kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutar percakapan antara Kemas dan Artalyta yang memberi suap kepada Urip.

Wakil Ketua KPK M.Jasin mengatakan bahwa penyelidikan kasus suap Artalyta kepada Urip belum ditutup. Pihak KPK masih mencari kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. “Penyelidikan kasus Artalyta dan Urip belum ditutup,” katanya saat dihubungi via telefon kemarin.

KPK, lanjut Jasin masih berharap agar masyarakat memberikan informasi dan bukti lain terkait penyelidikan kasus tersebut yang hingga saat ini masih dilakukan pihaknya.”Sebab, selama ini, KPK hanya mendapatkan bukti berupa kesaksian dalam persidangan saja. Kalau keterangan saksi saja gantung, perlu bukti lain untuk menguatkan,” ujarnya.

Sebelumnya Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengatakan bahwa pengangkatan Kemas dan Salim dalam tim pemantau korupsi adalah kebijakan salah yang diambil Jaksa Agung Hendarman Supandji.

“Presiden SBY harus panggil Jaksa untuk dimintai keterangan soal pengaktifan kembali Kemas dan Salim sekaligus melakukan evaluasi kinerja penanganan korupsi,” ucapnya.

Kebijakan kontroversial yang dikeluarkan, lanjut Emerson, pada dasarnya semakin mengurangi kepercayaan masyarakat pada kejaksaan dan notabene pemerintahan SBY. “Karena Jaksa Agung adalah tangan kanan penanganan korupsi SBY,” ucapnya lagi.(A-109/A-154/A-26).***